Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang harus menempuh Pemungutan Suara Ulang (PSU) hampir usai. KPU Kalimantan Selatan yang mengambil alih pelaksanaan tahapan Pilkada Banjarbaru telah menetapkan Pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Rabu, 28 Mei 2025 kemarin. Menyisakan pengusulan dari DPRD Kota Banjarbaru dan pelantikan.
Pilkada Kota Banjarbaru 2024 telah menjadi sorotan karena dinamika politik yang kompleks. Tidak sebatas harus diulang melalui Pemungutan Suara Ulang yang kemudian dilaksanakan pada 19 April 2025 lalu, Pilkada Banjarbaru juga berimbas dengan diberhentikannya empat orang Komisioner KPU Kota Banjarbaru karena dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik oleh DKPP RI.
Sepanjang sejarah pelaksanaan Pilkada langsung di Kalimantan Selatan, Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 inilah yang paling ruwet, paling menguras energi dan biaya. Bahkan juga mengaduk-aduk perasaan dan logika publik. Sebagian bahkan mungkin merasa jungkir balik. Bukan tidak mungkin itu semua akan meninggalkan jejak polarisasi dan ketegangan di tengah masyarakat.
Pertanyaannya kemudian adalah, sekuat apa polarisasi di masyarakat? Apakah perbedaan pilihan politik dalam Pilkada Banjarbaru kali ini menimbulkan friksi? Apakah diperlukan rekonsiliasi sosial dan politik di Kota Banjarbaru?
Diawali dengan melihat kembali konstelasi politik saat pencalonan di Kota Banjarbaru, jelas terlihat bahwa tidak terdapat polarisasi politik yang signifikan. Hanya terdapat 1 (satu) partai politik yang ada di DPRD Kota Banjarbaru yang tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Lisa-Wartono. Mayoritas partai politik di Kota Banjarbaru sudah menyatakan dukungan bahkan menjadi pengusul.
Persoalan dan ketegangan mulai timbul saat pembatalan pasangan Aditya-Said. Efek lebih lanjutnya adalah resistensi terhadap pasangan calon terpilih kali ini terasa lebih kuat jika dibandingkan dengan seluruh Pilkada yang pernah dilaksanakan sebelumnya di Banjarbaru. Pada sisi lain, jumlah mereka yang tidak peduli atau bahkan apatis juga tak kalah banyak. Indikasinya bisa dilihat dari jumlah Pemilih yang tidak datang ke TPS.
Meskipun resistensi sebagian publik Banjarbaru saat ini terhadap pasangan calon terpilih kali ini lebih kuat, namun tidak sampai mengkhawatirkan. Sehingga tidak perlu disikapi berlebihan. Itu terjadi hanya saat seluruh proses dan tahapan pemilihan berjalan. Kita dapat optimis bahwa publik Banjarbaru tidak akan sampai berada pada titik ‘perpecahan’ pasca Pemilihan.
Justru yang paling akan merasakan residu negatif Pilkada Banjarbaru 2024 adalah KPU Kota Banjarbaru yang akan memiliki beban berat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berikutnya. Pasangan Lisa-Wartono hanya akan merasakan imbas ‘tipis-tipis’ dan dalam masih batas wajar, sebagaimana after effect Pemilu/Pilkada umumnya.
Publik Banjarbaru rasanya sudah dewasa dan memahami, bahwa proses politik tingkat lokal ini sudah selesai. Namun publik juga menunggu bagaimana Pemerintahan Kota Banjarbaru kelak akan berjalan. Karenanya, lebih penting dan strategis bagi Lisa-Wartono untuk mempersiapkan dan menunjukkan kinerja terbaik. The rest is history.
Sehingga untuk menjawab apakah diperlukan rekonsiliasi sosial dan politik di Kota Banjarbaru? Maka akan menjawab bahwa hal itu tidak sudah terlalu dipikirkan berlebihan. Ini sesuatu yang biasa saja. Bahwa semua pihak perlu bahu-membahu membangun Banjarbaru, itu adalah keniscayaan, siapa pun pemimpinnya.
Kapan pun dan di mana pun, perbedaan akan selalu ada. Itu adalah kodrat. Jika perbedaan pendapatan adalah hal yang biasa, apalagi sekadar perbedaan pendapat.
Tinggalkan sebuah Komentar