Pilkada 2020: Kemendagri Tekankan Sosialisasi & APK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

Beragam metode dipergunakan untuk mensosialisasikan Pilkada oleh KPU Kota Banjarbaru, termasuk kepada pemilih pemula. © KPU Kota Banjarbaru, 2015
Beragam metode dipergunakan untuk mensosialisasikan Pilkada oleh KPU Kota Banjarbaru, termasuk kepada pemilih pemula. © KPU Kota Banjarbaru, 2015

Pada tahun 2020, ratusan daerah se-Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Gubenur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota secara serentak. Agenda politik ini biasa disebut sebagai Pilkada Serentak. Pilkada 2020 merupakan sebuah gelombang akhir menuju Pilkada Serentak secara nasional yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kota Banjarbaru akan menjadi bagian dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tersebut. Akan ada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. Hari pemungutan suara akan ditetapkan pada September 2020.

Sudah pasti, penyelenggaraan Pilkada dimanapun akan memerlukan biaya. Soal besar atau kecil dana yang diperlukan itu relatif. Bahwa banyak tahapan yang harus dibiayai itu pasti. Pembiayaan pelaksanaan Pilkada akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), provinsi maupun kabupaten/kota. Karenanya, perlu juga untuk diketahui bagaimana penyusunan APDB dilakukan, selain itu juga regulasi-regulasi yang mendasarinya. Khusus untuk TA. 2020, yang perlu diketahui adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berikut sebagian resumenya:

Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan penyelenggaraanya dimulai Tahun 2019, dianggarkan pada APBD masing-masing daerah yang melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dalam bentuk belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi bagi pemerintah provinsi serta kepada KPU dan Bawaslu kabupaten/kota bagi pemerintah kabupaten/kota.

 

Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk Pengembangan kehidupan demokratis di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sebagaimana maksud Pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; serta Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota.

Melalui Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menegaskan sumber pendanaan Pilkada, mekanisme yang digunakan yakni belanja hibah, dan sejumlah hal lain. Selain pedoman secara umum, Permendagri 33 Tahun 2019 tersebut juga menyampaikan secara khusus agar daerah menyediakan anggaran peningkatan partisipasi serta penertiban APK. Menjadi menarik untuk didiskusikan adalah, mengapa kedua hal tersebut diberikan uraian secara khusus? Mengapa partisipasi masyarakat dan penertiban APK seolah mendapatkan perhatian dan penekanan dari Kemendagri?

_
Salam. Bahagialah selalu...

Mhd Wahyu NZ
Telegram | Facebook