KPU se-Indonesia Tunda Penetapan Calon Terpilih

Sebagai imbas belum diterimanya BRPK dari Mahkamah Konstitusi

Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Kota Banjarbaru. 1 Mei 2019 lalu.
Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Kota Banjarbaru. 1 Mei 2019 lalu.

Seyogyanya hari ini 4 Juli 2019 merupakan batas terakhir penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Khususnya bagi daerah yang tidak terdapat perselisihan hasil Pemilu. Namun apa daya, pada hari ini, praktis KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Indonesia terpaksa melakukan penundaan penetapan. Sehingga, para calon anggota DPRD mau tidak mau belum sah secara resmi menjadi calon terpilih.

Jadwal hari terakhir penetapan tersebut berada dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana didalamnya disebutkan bahwa:

Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Pertanyaannya kemudian adalah, kapan waktu Mahkamah Kostitusi (MK) mencantumkan permohonan PHPU dalam BRPK? Untuk jadwal tersebut, sudah tercantum dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 bahwa pencatatan permohonan pemohon dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019.

Hal itu menjadi penting, sebagai dasar hukum bagi daerah-daerah yang tidak terdapat PHPU, – dan Kota Banjarbaru adalah salah satunya -, untuk melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD. Meskipun secara faktual tidak terdapat PHPU pada daerah tersebut, tetap diperlukan pernyataan resmi dari lembaga yang memiliki kewenangan memutus perkara PHPU, dalam hal ini adalah MK.

Hanya saja, sampai dengan tadi (04/07), KPU belum menerima pemberitahuan resmi dari Kepaniteraan MK. Imbas dari hal itu, KPU RI tidak dapat menyampaikan atau meneruskan informasi resmi terkait kepada KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Maka sudah dapat dipastikan bahwa KPU se-Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa tidak terdapat PHPU didaerahnya, termasuk Kota Banjarbaru.

Rabu, 3 Juli 2019 lepas dari pukul 23.00 Wita, diterimalah sebuah surat dari KPU RI dengan nomor 986/PL.1.9-SD/03/KPU/VIII/2019. Surat tersebut terbit untuk mensikapi keadaan terkini yang terkait dengan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD hasil Pemilu 2019.

Pada intinya, KPU RI memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menunda pelaksanaan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, sampai dengan diterimanya surat resmi dari Kepaniteraan MK. Termasuk tentu untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Banjarbaru.

Sehingga tentu saja untuk saat ini, mari berdoa, agar MK lancar dalam pelaksanaan verifikasi-nya, sehingga Kepaniteraan MK bisa segera menyampaikan secara resmi kepada KPU RI. Pada gilirannya, tuntas pula-lah salah satu bagian akhir penyelenggaraan Pemilu 2019 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk kemudian bisa dilanjutkan ke tahapan pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih, lalu penyampaian usulan pelantikan. Tok… tok… tok!

_
Salam. Bahagialah selalu...

Mhd Wahyu NZ
Telegram | Facebook