Beragam metode dipergunakan untuk mensosialisasikan Pilkada oleh KPU Kota Banjarbaru, termasuk kepada pemilih pemula. © KPU Kota Banjarbaru, 2015
Saat itu sedang sosialisasikan Pilkada Tahun 2015 kepada Pemilih Pemula

Penyelenggara Pilkada Spesialis Perppu?

Tahun 2014 lalu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Pemilihan yang lebih populer disebut Pilkada yang dijadwalkan dilaksanakan pada tahun 2015, diawali dengan sebuah diskusi publik yang cukup intens. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5586).

Terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2014 tersebut justru memancing semakin banyak perdebatan bahkan mungkin dapat disebut perlawan dari banyak pihak. Karena Pemilihan/Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung. Pilkada dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2 Oktober 2014, malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya di daerah (provinsi, kabupaten, kota) secara langsung. Sebagaimana memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. 1 Pemilih, 1 suara. Sehingga pada akhirnya, Pilkada Serentak Tahun 2015 dilaksanakan secara langsung.

Satu periode kemudian berlalu, Pemilihan Serentak Tahun 2020 datang menjelang…

Normalnya, UU Nomor 10 Tahun 2016  telah menetapkan bahwa Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan pada September 2020. Sebagai bagian dari desain menuju Pemilihan serentak nasional. Namun apa daya, itu adalah normalnya. Kondisi di atas bumi sedang tidak bagus. Ada pandemi Corona Virus Disease, COVID-19 demikian disebut namanya.

Bukan tentang hilang tidaknya hak politik warga negara, tapi perihal kesehatan dan keselamatan warga negara yang di atas segalanya, membuat KPU memutuskan untuk menunda pelaksanaan sejumlah kegiatan tahapan Pemilihan Tahun 2020. Lebih lanjut, seluruh pihak setuju untuk menunda Pemilihan Tahun 2020. Tidak lagi dilaksanakan pada bulan September 2020.

Namun untuk menunda Pemilihan Tahun 2020, yang diperlukan adalah sebuah dasar hukum. KPU telah mengusulkan agar segera diterbitkan Perppu. DPR meminta hal yang sama kepada Pemerintah. Kementerian Dalam Negeri juga telah menyatakan bahwa Perppu sedang dipersiapkan. Maka arah besarnya adalah, akan ada Perppu yang diterbitkan untuk merubah UU Nomor 10 Tahun 2016.

Tiba² saja muncul pikiran, jika Perppu kemudian terbit, maka nampaknya ini akan semacam menjadi bagian penyelenggara Pilkada spesialis Perppu. Karena waktu Pilkada Tahun 2015 begitu. Ini tahun 2020 juga –sementara akan– begitu. Ini ketetapan Tuhan, karena tidak ada apapun yang lepas dari ketetapan-Nya.

Maka sudut pandang baiknya adalah, semoga ini karena Tuhan mempercayai bahwa kita (yang mengalami hal yang sama) mampu untuk menjadi bagian dari peyelenggaraan Pilkada yang diawali oleh sesuatu yang luar biasa. Bahkan oleh adanya kegentingan. Bahkan mungkin diwarnai oleh ketidakpastian. Dengan selalu disertai optimisme, bahwa Pemilihan kelak akan berjalan dengan baik dan lancar.

Lebih dari itu, adalah lebih perlu mempersiapkan diri. Perlu mampu beradaptasi dengan perubahan situasi yang bisa saja terjadi. Dan tentu saja, melakukan kerja-kerja terbaik. Agar membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Khususnya di sini, Kota Banjarbaru.

Salam,

Mhd Wahyu NZ © mwahyunz.id

Tinggalkan Komentar

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gulir ke Atas