Ilustrasi anak-anak yang menjadi yatim piatu
Ilustrasi anak-anak yang menjadi yatim piatu.

Harus Ada Perhatian & Solusi!

Apa yang membuat Mama kembali menangis siang hari kemarin benar-benar membuat saya sangat terusik. Tadi malam pun saya sampaikan kepada beliau apa yang ada dalam pikiran saya, bahwa “Harus ada solusi yang terstruktur dan sistematis untuk menyikapinya. Tidak bisa mengandalkan solusi sporadis. Tidak ada cara lain, negara/daerah harus turun tangan!”.

Tadi malam juga, saya telepon salah satu guru SMA saya dulu, wali kelas saat kelas III SMA. Pak Har panggilan beliau. Saya ingin tahu bagaimana kemungkinan kebijakan dalam dunia pendidikan jika ada kejadian sejenis. Pak Har menyampaikan bahwa sekolah sangat bisa untuk membebaskan seluruh beban biaya sampai sang anak lulus. Bagaimana pun kita tahu, walaupun pendidikan gratis, kadang tetap ada biaya lain. Ini hanya salah satu contoh kecil hal yang mungkin terjadi.

Saya juga berusaha menghubungi beberapa orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya. Sayangnya tak ada yang bisa tersambung. Mungkin nomor kontak yang saya miliki sudah tidak up to date. Sampai-sampai saya harus minta bantuan kepada beberapa pihak untuk mendapatkan nomor tertentu.

Rencananya hari ini akan kembali saya usahakan untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya, yaitu:

Pertama, daerah harus memiliki data jelas dan mendetail terkait anak-anak yang menjadi korban tidak langsung akibat pandemi COVID-19 ini. Khususnya anak-anak yang terpaksa kehilangan kedua orang tuanya. Data berupa jumlah, identitas, ada tidaknya relasi terdekat, dan lain-lain yang terkait.

Kedua, daerah wajib segera menyusun kebijakan untuk mensikapinya, untuk memberikan perhatian kepada anak-akan korban. Kebijakan tersebut harus membuka sebanyak mungkin peluang dengan berbasis pada keadaan riil anak-anak. Kerangka kebijakan yang meliputi hal-hal yang bersifat penting dan mendesak, maupun hal-hal lainnya yang bersifat faktor pendukung.

Ketiga, daerah dalam hal ini kabupaten/kota wajib bersinergi dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Pada dasarnya ini adalah tanggung jawab negara. Negara memiliki instrumen dalam bentuk pemerintahan pada setiap tingkatan, pemerintah memiliki perangkat teknis untuk mengeksekusi.

Sementara belum tersampaikan secara langsung, catatan ini dibuat untuk maksud yang sama. Mungkin saya akan menjadi spammer dan mengirimkan catatan ini kepada beberapa pihak, khususnya di Kota Banjarbaru. Sembari berharap semoga substansinya bisa menjadi perhatian.

Namun perlu ditegaskan, Kota Banjarbaru di sini hanya salah satu contoh, karena saya tinggal di sini. Tapi hal ini bisa jadi ini terjadi di mana pun, terlebih hampir semua wilayah mengalami masalah pandemi yang sama. Dan tidak pernah sekalipun saya mengetahui ada daerah yang berbicara menyampaikan antisipasi kebijakan atas hal ini. “Memang perlu ada,” kata salah seorang kawan tadi malam.

Pada akhirnya, sebagaimana prinsip dari awal yang saya pegang, bahwa hal semacam ini tidak bisa mengandalkan solusi sporadis. Tentu saja akan sangat bisa dan sangat mulia jika ada perorangan yang urun bantuan dalam bentuk orang tua asuh dan lain sejenis. Tapi negara tidak boleh mengandalkan itu dan melepaskan diri dari kewajiban konstitusionalnya.

Selamat hari Rabu, yang 13 hari menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Salam,

Mhd Wahyu NZ © mwahyunz.id

Tinggalkan Komentar

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gulir ke Atas